Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil melakukan peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk pendapatan negara. Dari jumlah 474,19 tribu ton di tahun 2019, menjadi 487,06 juta ton pada tahun 2020. Ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (1/2/2021).

Capaian ini tentu penting untuk diapresiasi di tengah merosotnya sektor-sektor ekonomi nasional lainnya di masa pandemi Covid-19. Salah satunya disampaikan Yessy Melania dari fraksi Nasdem. Dimana KLHK berhasil menurunkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2020 yang mencapai 82,01 persen. Angka penurunan tersebut cukup signifikan dan harus terus dipertahankan pada 2021 ini.

Selain itu, jika dilihat dari sisi realisasai anggaran, capaian kinerja ini sudah cukup baik, mencapai 94,41 persen dari total pagu anggaran. Namun, beberapa Anggota DPR RI memberikan catatan, misalnya pada Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang realisasi anggarannya baru mencapai 85,60 persen. M. Syafrudin dari fraksi PAN memberikan saran kepada KLHK, yakni perlu adanya pemetaan dan evaluasi pemberian izin usaha non kehutanan di wilayah hutan, terutama di wilayah yang terjadi bencana saat ini, seperti banjir dan lainnya.

KLHK diharapkan mampu bertindak dengan tegas terhadap laporan dan dugaan mengenai berkurangnya tutupan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi salah satu penyebab utama bencana alam, baik banjir maupun longsor. Perlu dilakukan perbaikan, melalui evaluasi izin pengelolaan hutan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.(frs)