Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran memberikan dampak signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Termasuk wacana untuk penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. Setelah pelantikan bupati terpilih, Kamis (20/2/25)  di Istana kepresidenan. Beberapa OPD yang berkaitan dengan anggaran, inspektorat, dan bagian hukum akan bertemu langsung dengan Bupati Muhammad Fawait di Jakarta.

Halim menjelaskan, tujuannya antara lain untuk meminta arahan dan petunjuk bupati terpilih. Sebab pasca pelantikan ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani bupati.

Misalnya dokumen Pengguna Anggaran (PA) di masing-masing OPD yang harus segera ditangani bupati terpilih. Agar roda pemerintahan tidak macet selama masa transisi kepemimpinan.

Karena pasca pelantikan, pada Jumat (21/2/25) bupati harus geser ke Magelang untuk untuk menjalani retreat bersama seluruh kepala daerah lainnya hingga tanggal 28 Februari.

Terkait efisiensi anggaran, Halim menambahkan, sebelumnya telah dibahas bersama bupati terpilih. Bupati Fawait ingin pelayanan publik mendasar seperti kesetanan, pendidikan, dan infrastruktur tidak boleh dipangkas.

Perkara nanti ada re-alokasi anggaran maka akan dicarikan dari pos-pos pengganti yang sudah dirumuskan oleh TAPD.(thn)