Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menyebut anggaran dana yang digunakan untuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tidak maksimal. Hal ini disampaikan Harry Agustriono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, saat menanggapi tuntutan aksi demo Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, pada Rabu (5/3/23).

Dalam orasinya, GMNI menyebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan digelontor dana sebesar Rp 1,67 miliar dari APBD 2023. Dana tersebut digadang-gadang akan digunakan untuk program pengembangan kebudayaan yang terdiri dari festival budaya dan PPKD.

Harry Agustriono menjelaskan, dana yang dianggarkan untuk pengembangan PPKD hanya sedikit, tidak sebanyak seperti yang disampaikan mahasiswa.

Menurutnya, selama dua tahun ini bahkan tidak ada anggaran dana untuk PPKD. Jika pada tahun 2021 ada refocusing anggaran, di tahun 2022 tidak dianggarkan untuk pembuatan PPKD. Baru di tahun 2023 ini ada anggaran untuk PPKD sekitar Rp 60 Juta.

Ia menambahkan, dana tersebut digunakan dalam proses pengesahan PPKD seperti rapat, pertemuan dengan narasumber dan penambahan yang lain, sehingga dana yang dianggarkan jumlahnya tidak terlalu banyak (raf)