Selasa (17/1 2023) sebanyak 100 Kepala Desa se-kabupaten Jember yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berbondong-bondong menuju Jakarta. Kegiatan ini dalam rangka tuntutan Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014. Ratusan Kades ini tiba sehari sebelumnya di Jakarta, difasilitasi oleh H. Charles Meikyansah, Anggota DPR-RI Dapil Jember & Lumajang.  Mereka bermalam dan menginap di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem (Jakarta).

Charles Meikyansah menerangkan, ada sepuluh poin yang menurutnya perlu dievaluasi dalam UU No.6 tahun 2014, yakni soal kedudukan dan jenis desa, tugas dan tanggung jawab penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan desa, ketentuan desa adat, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Menurutnya, salah satu usul yang disampaikan terkait revisi Undang-Undang tentang Desa ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perangkat desa. Masa jabatan kepala desa yang hanya enam tahun dinilai terlalu pendek sehingga para kades terpilih belum bisa menyelesaikan rencana pembangunan desa.

APDESI juga mengusulkan penambahan penghasilan dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa yang bersumber dari APBN (dana desa), sehingga gaji pokok semua kepala desa di Indonesia sama dan waktu pembayarannya juga sama. Sedangkan tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan beban kerja dan wilayah.

APDESI meminta agar kepala desa dan perangkat desa mendapat asuransi kesehatan. Mereka mengklaim 80 persen kepala desa dan perangkat desa di Indonesia tidak mempunyai asuransi kesehatan. APDESI mengusulkan tunjangan kerja bagi kepala desa sebesar 3-5 persen dari dana desa.

Selain itu, APDESI juga meminta dana desa hingga sepuluh persen dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara. Oleh karena itu, Charles menegaskan, sebagai bagian dari wakil rakyat, dalam hal APDESI Jember, ia mendukung dan mensupport  aspirasi mereka.(red)