Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menekankan kepada Kepala Daerah Jember yang baru untuk memprioritaskan tiga persoalan yang terjadi di Jember. 3 persoalan itu terkait tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) , dan prevalensi stunting. Mengingat, Jember masuk dalam kategori yang tertinggi di Jatim soal 3 hal tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Khofifah saat menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Pelaksana Harian Bupati Jember, Hadi Sulistyo kepada Bupati Jember, Hendy Siswanto di ruang paripurna gedung DPRD Jember, Selasa (2/3/2021). Di tengah sambutannya, ia menjelaskan AKI, AKB, dan prevalensi stunting menjadi 3  pekerjaan rumah bagi Pemerintah Jember.

Menurut Khofifah, angka-angka tersebut perlu diturunkan, agar bisa meningkatkan dan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jember. Serta meningkatkan daya saing Jember dengan segala potensi andalan dan unggulan yang ada. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan menggunakan pendekatan Penta helix . Maksudnya, pemerintah harus melibatkan sektor-sektor lainnya meliputi kampus, media, masyarakat, dan private sektor untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Menanggapi pesan Gubernur Jatim, Hendy menyampaikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan persoalan tingginya AKB, AKI, dan prevalensi stunting di Jember. Ia sadar, ketika 3 hal tersebut masih tinggi, pihak luar tentu akan meragukan Kabupaten ini.

Langkah yang akan diambil Hendy untuk menekan 3 persoalan itu melalui penguatan ibu-ibu PKK dan kader Posyandu di setiap wilayah. Pemerintah  juga bakal bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN untuk mengentaskannya. Sehingga ia berharap, ada support dari Pemerintah Provinsi Jatim. Karena Jember saat ini harus merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu yang merupakan nadi dari Pemerintahan Daerah.

Hendy menargetkan, APBD Jember 2021 rampung diundangkan dalam tempo 2 minggu kedepan. Mulai Selasa ini, ia berkirim surat kepada DPRD Jember untuk pembahasan APBD. Sambil menunggu APBD selesai, pihaknya juga terus melakukan upaya, seperti segera berkoordinasi dengan RT/RW dan Kepala Desa.(don)