Kalangan pelaku usaha jasa perhotelan dan rumah makan mengkhawatirkan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jember, Teguh Suprayitno, Jumat (11/4/25) mengatakan, pihaknya sebenarnya sangat mendukung instruksi presiden agar seluruh jajaran pemerintahan melakukan efisiensi. Sebab, hal itu dinilai berdampak baik bagi negara. 

Namun kalangan industri berharap, efisiensi itu dilakukan secara cermat dan tidak menghilangkan secara keseluruhan, termasuk kegiatan pemerintahan yang biasanya digelar di hotel. 

Teguh menjelaskan, jika pemerintah benar-benar meniadakan seluruh acara pemerintah di hotel dan restoran, maka hal itu tidak saja memukul industri hotel dan restoran. Tapi juga akan memukul mata rantai usaha yang terkait, termasuk petani, pedagang serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lain yang selama ini memasok bahan makanan atau kebutuhan lain bagi industri perhotelan dan restoran. 

Apalagi, sektor usaha perhotelan dan restoran saat ini belum pulih sepenuhnya seperti sebelum pandemi Covid. 

Teguh mengenang, kebijakan serupa pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sekitar tahun 2015. Saat itu, pemerintah melarang seluruh kegiatan pemerintahan digelar di hotel. Namun, tak berselang lama, kebijakan tersebut dibatalkan karena berdampak pada banyak sektor industri. 

Data PHRI Jember, sektor pemerintahan menyumbang sekitar 40 persen pemasukan bagi sektor perhotelan dan restoran. (adp)