Gelombang penolakan atas rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus bermunculan dari berbagai organisasi perempuan di Jember. Salah satunya dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU. 

Rencananya, Pemkab Jember akan meleburkan DP3AKB dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, demi alasan efisiensi seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu lalu. 

Menurut Ketua PC IPPNU Jember, Putri Safadila, Rabu (26/3/25) menerangkan, alasan efisiensi seharusnya tidak sampai mengganggu kualitas layanan publik kepada masyarakat. Terlebih, ketiga dinas tersebut memiliki fokus dan tupoksi yang berbeda. 

Menurutnya  selama ini Jember masih memiliki masalah dalam hal perkawinan anak yang relatif masih tinggi. IPPNU Jember sendiri selama ini cukup masif melakukan sosialisasi pengurangan angka perkawinan di bawah umur. 

Selain itu, tugas pokok dan fungsi lain dari DP3AKB yang dikhawatirkan menjad tidak optimal jika yang dikeluarkan adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (adp)