Komisi B DPRD Jember mengungkap kebijakan penggratisan tiket masuk di beberapa destinasi wisata Jember saat lebaran, tanpa melalui pembahasan dengan legislatif. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (18/5/2022). Hearing itu juga dihadiri oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Jember.

Siswono pun menyayangkan sikap Dispar yang melaksanakan kebijakan uji coba wisata gratis tanpa diskusi intens dengan pihaknya. Dengan nada tinggi, ia mengingatkan bahwa Pemerintahan Daerah itu terdiri dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD. Terlebih, komisi B DPRD Jember merupakan mitra kerja Dispar. Sehingga terkait kebijakan yang akan diambil, harusnya didiskusikan sejak awal dan ada kajian akademisnya.

Politisi partai Gerindra itu melanjutkan, Bupati Jember sudah secara tegas mengamanatkan kerja-kerja sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Maka, sudah selayaknya para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) betul-betul menjalankan amanat itu. Siswono menyebut, kebijakan tanpa diskusi itu menimbulkan beberapa kerugian. Pertama, kerugian materiel akibat digratiskannya tiket masuk, otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ada. Kedua, ada kesemerawutan saat kebijakan dilaksanakan, yang mana para pengunjung berjubel dan akhirnya tidak menikmati wisata.

Siswono berandai, jika kebijakan penggratisan masuk wisata itu didiskusikan secara intens, bisa muncul pertimbangan-pertimbangan lain. Terlebih, selama momen lebaran merupakan waktu perputaran ekonomi yang sangat besar. Ia pun meminta agar Dispar segera memikirkan jalan keluar untuk menutup PAD yang telah hilang selama tiket masuk wisata digratiskan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dispar Jember, Harry Agustriono, menjelaskan kebijakan uji coba gratis kemarin menjadi catatan dan evaluasi ke depan. Pihaknya menyadari bahwa dengan diberlakukan kebijakan tiket gratis, berdampak pada hilangnya PAD. Maka, ia berkomitmen untuk mengejar kehilangan PAD kemarin, pada bulan-bulan selanjutnya. Sehingga target PAD dari sektor wisata sebesar Rp 3,2 miliar yang ditargetkan tahun ini bisa terpenuhi.

Harry menambahkan, meski pada kebijakan kemarin Pemkab kehilangan PAD, namun dampak secara ekonomi masyarakat tetap tumbuh. Terutama sektor ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar destinasi wisata. Pihaknya telah menyiapkan konsep serupa, namun dengan beberapa pengembangan agar PAD tetap masuk. Salah satunya penggratisan tiket masuk wisata, tapi dilengkapi dengan wahana-wahana lain yang sifatnya berbayar.(don)