Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah kabupaten Jember untuk menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Pernikahan anak yang masih tinggi, menjadi perhatian serius bila ingin mewujudkan KLA di Jember.

Hal tersebut dikatakan, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA, Rohika Kurniadi Sari dalam bimtek penilaian Kabupaten Layak Anak tingkat Utama di aula PB Sudirman Pemkab Jember, Kamis (25/1/24).

Untuk mewujudkan KLA harus benar-benar tidak ada perkawinan anak. Agar mencapai itu tentu tidak mudah dan butuh komitmen dari semua pihak.

Selain angka pernikahan anak, Jember harus menyiapkan kelembagaan gugus tugas yang kuat baik dari OPD maupun stakeholder lainnya. Dengan didukung dokumen-dokumen yang jelas.

Rohika menyebut, KLA sebagai sebuah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan secara terencana butuh waktu dalam mewujudkannya.

Persyaratan lain, semua anak di Jember harus dipastikan 100 persen mendapatkan kartu identitas anak dan akta kelahiran.

Menurut catatan Kemen-PPPA, Kabupaten Jember belum mempunyai ruang bermain ramah anak yang sesuai standar yang diajukan.

Selanjutnya harus ada jaminan anak-anak terbebas dari lingkungan asap rokok. Bahkan baliho atau reklame promosi rokok harus ditiadakan.

Seluruh fasilitas di satuan pendidikan mulai paud hingga SMA atau sederajat juga harus berbasis ramah anak.

Mengingat kesulitan-kesulitan yang menjadi syarat menuju KLA, Rohika menyampaikan, hingga saat ini belum ada kota/kabupaten di seluruh Indonesia yang menyandang status KLA.

Tahun lalu, berdasarkan evaluasi Jember berada di KLA tingkat Nindya. Pemkab berupaya menuju KLA tingkat Utama pada tahun 2024 ini sebelum mewujudkan predikat Kabupaten Layak Anak.(thn)