Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember merumuskan 10 strategi pengendalian inflasi di pertengahan tahun ini. Langkah itu diambil menanggapi isu kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar. Hal tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Jember yang digelar di lantai 2 Pendopo Wahyawibagraha Pemkab Jember pada Kamis (1/9/2022). Rakor itu dipimpin langsung Bupati Jember, Hendy Siswanto dan dihadiri Kapolres Jember, Dandim 0824, Kepala Kantor Perwakilan BI Jember, Kepala BPS, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember.

Hendy menyebut, langkah pertama yang dilakukan yaitu komunikasi publik, agar tidak sampai terjadi panic buying di masyarakat. Selanjutnya, pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, harus membuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia juga meminta adanya satgas pangan yang secara aktif melaporkan harga dan ketersediaan komoditas pangan kepada kepala daerah, agar bisa langsung dilanjutkan kepada Kemendagri.

Pemkab juga mengajak masyarakat yang punya pekarangan di rumahnya untuk mulai menanam tanaman cepat panen, seperti cabai, bawang dan lainnya. Terkait BBM bersubsidi, Hendy meminta agar bisa didistribusikan tepat sasaran. Serta meminta bantuan pengawasan dari penegak hukum untuk mencegah penimbunan di saat kenaikan terjadi, untuk menjaga stok agar tercukupi. Ia juga mengimbau masyarakat mulai melakukan gerakan hemat energi. Salah satu langkah yang direncanakan melalui hari bersepeda bagi para staf dan pegawai di lingkungan Pemkab Jember.

Perlunya sinergi yang kuat dari semua stakeholder di tengah inflasi juga menjadi poin utama. Pemkab akan menggerakkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada komoditas pangan strategis guna memastikan kemanan pangan di daerah. Di samping itu, jaring pengaman sosial melalui bansos, penganggaran belanja tidak terduga, dan lainnya juga akan diintensifkan. Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai inflasi juga harus diketahui publik. Hal itu menurutnya perlu diumumkan oleh BPS dan BI selaku pihak yang berwenang dalam memberikan informasi tersebut.(rex)