Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur, Jumantoro menilai pemerintah belum optimal memberdayakan petani, khususnya di Jember. Hal itu dilihat dari adanya permasalahan klasik yang terus berulang, salah satunya kelangkaan pupuk bersubsidi. Jumantoro mengaku, kesadaran para petani di Jember untuk menggunakan pupuk berimbang masih rendah.

Menurut Jumantoro, meskipun jumlahnya sedikit, namun ketersediaan pupuk di Jember saat ini sebenarnya terbilang aman. Sayangnya, alokasi pupuk subsidi tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada. Terlebih, petani di Jember belum sepenuhnya mampu membeli pupuk non subsidi. Belum lagi, banyak petani yang belum tercover sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dalam penerimaan pupuk bersubsidi.

Menanggapi masalah tersebut, Anggota Fraksi Gerindra Komisi B DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, menyampaikan penyelesaian masalah pupuk harus dilakukan bersama-sama. Masing-masing pihak harus memiliki komitmen untuk mematuhi aturan yang ada. Mulai dari distributor yang berkewajiban menyalurkan dan mengawasi kios-kios yang menjual pupuk bersubsidi. Penjualannya pun harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada petani yang sudah terdata.

Selain itu, Alfian menambahkan, Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) harus lebih tegas lagi. Semua tim di pelosok harus betul-betul bekerja dan dimaksimalkan. Karena TP3K selama ini dinilai mati suri dalam mengawasi pelanggaran ataupun permainan dalam penyaluran pupuk.(rex)