Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2021 membutuhkan diskresi atau perintah dari Gubernur Jawa Timur. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, Senin (1/3/2021).

Menurut Itqon, secara teoritis, tahapan pembahasan APBD tidak ada yang dimulai pada Februari ataupun Maret. Sehingga, untuk memulai pembahasan pada bulan tersebut, dibutuhkan diskresi dari Gubernur. Idealnya, Pemerintah Kabupaten dan DPRD berkomunikasi terlebih dahulu. Saat Gubernur membuka lampu hijau APBD 2021, bisa langsung dibahas.

Itqon melanjutkan, hal serupa pernah terjadi di Jember pada 2018, yang mana pembahasan APBD dimulai pada Maret. Saat itu, ada pendampingan dari Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat.

Selain itu, pada saat pelantikan Kepala Daerah se-Jawa Timur, Jumat (26/2/2021) kemarin, secara lisan Gubernur dengan gamblang menyampaikan agar daerah-daerah yang belum memiliki Perda APBD 2021, segera diselesaikan. Sehingga Itqon yakin, hal tersebut merupakan sinyal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tak lama lagi Perda APBD 2021 bisa rampung.(don)