Video Ketua DPRD Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin, saat menuntun pembacaan Pancasila di depan para mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), viral di media sosial. Video itu direkam pada pekan lalu, tepatnya 7 September saat para mahasiswa tersebut melakukan aksi di gedung DPRD Lumajang.

Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit itu, Anang tidak bisa melafalkan sila ke-4 Pancasila dengan sempurna. Ada beberapa kata yang tidak tepat, sehingga membuat para mahasiswa menyorakinya. Bahkan pada percobaan kedua, Anang kembali tidak bisa menyelesaikan sila ke-4 dengan benar. Video pimpinan tertinggi DPRD Lumajang yang dianggap tidak hafal Pancasila itu pun langsung viral dan ditanggapi dengan beragam komentar negatif dari warganet.

Tak berselang lama, pada Senin (14/9/2022) lalu, politisi PKB itu pun menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua DPRD Lumajang secara lisan. Keputusan itu diambil Anang tanpa paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Kabar itu pun ramai diberitakan dan tidak sedikit juga yang mengapresiasi. Meskipun hingga Rabu (14/9/2022), Sekretaris Dewan Lumajang, Mahfud, mengaku belum menerima surat resmi atas pengunduran diri Anang sebagai ketua dewan. Tapi pihaknya sudah menerima surat penolakan atas kemunduran Anang dari seluruh fraksi di DPRD Lumajang.

Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Itok Wicaksono, kepada K Radio menyebut sebagai fenomena perpolitikan baru. Netizen punya pengaruh luar biasa terhadap sistem politik di Indonesia, baik lokal maupun nasional. Berkembangnya media sosial saat ini sekaligus menjadi alat komunikasi antara pemerintahan dan masyarakatnya.

Itok melanjutkan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, warganet menjadi faktor yang cukup penting. Netizen punya pengaruh atau kekuatan yang bisa “memaksa” pemerintah untuk terbuka maupun melakukan tindakan-tindakan ke depan. Termasuk kaitannya dengan fenomena mundurnya Ketua DPRD Lumajang pasca videonya yang tidak hafal Pancasila menjadi viral.

Meskipun sebenarnya kemunduran Anang dari jabatan Ketua DPRD Lumajang adalah hal yang wajar, Namun Itok menilai tindakan tersebut sesuatu yang langka di Indonesia. Maka tak heran jika kemudian banyak netizen yang berempati dan memberikan apresiasi atas sikap tersebut. Di satu sisi, ia menyebut sebenarnya pernyataan mundur itu belum tuntas. Karena masih ada regulasi berikutnya, apakah pengunduran diri Ketua DPRD Lumajang diterima atau tidak.(dna)