Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan “Nusantara” sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) Indoensia yang baru. Mega proyek pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur ini mengalami beberapa perubahan, di antaranya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebanyak  53,5 persen atau mencapai Rp 466 triliun biaya pemindahan IKN akan berasal dari APBN. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah pada Kamis (20/1/2022), penggunaan APBN yang membengkak untuk pemindahan IKN, tidak terhindarkan dan bisa dimaklumi.

Sebelumnya, pada September 2019, pemerintah mengumumkan pemindahan IKN hanya ditanggung APBN sebanyak 19,2 persen. Adanya pembengkakan tersebut menurut Charles, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Sehingga membuat banyak hal di dunia berubah dan tidak bisa diprediksi. Namun, ia tetap optimisits, keuangan negara masih mampu membiayai pemindahan IKN.

Beberapa asumsi yang membangun optimisme itu adalah kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak, tax amnesty serta penerimaan negara non pajak. Seperti nikel yang terdongkrak nilai ekonominya oleh pembangunan smelter. Menurut Charles, pemindahan IKN harus dilakukan secara tepat dan sesuai jadwal yang direncanakan. Sebab, ini akan menjadi proyek besar yang tidak sekadar warisan pemerintahan Jokowi, tetapi juga warisan untuk anak cucu bangsa di masa yang akan datang.(adp)