Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bintan non aktif asal partai Demokrat, Apri Sujadi selama 30 hari. Hal serupa juga diberlakukan kepada Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Mohamad Saleh Umar. Perpanjangan penahanan dilakukan, karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas kedua tersangka dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum berkas tersangka dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan.

Menurut Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kedua tersangka terjerat kasus dugaan korupsi pengaturan barang dan cukai di wilayah Kabupaten Bintan. Perpanjangan penahanan diberlakukan sejak 10 November - 9 Desember 2021. Tersangka Apri menjalani penahanan lanjutan di rutan KPK gedung merah-putih. Sementara tersangka Saleh melanjutkan penahanan di rutan KPK kavling c-1.

Sebelumnya, KPK dalam konferensi pers penahanan 2 tersangka itu menerangkan konstruksi perkara yang diawali saat tahun 2015. Tersangka memberikan teguran kepada BP Bintan yang menerbitkan kuota rokok yang lebih besar dari yang seharusnya. Usai serangkaian pertemuan dilakukan, tersangka Apri mengumpulkan para distributor rokok dan mendapat jatah sebanyak 15 ribu karton, sementara tersangka Saleh sebanyak 2 ribu karton dan 1500 karton dari pihak lain.

Atas pengaturan kuota cukai rokok sejak 2017-2018, tersangka Apri diduga menerima uang sebesar Rp 6,3 miliar rupiah. Sementara tersangka Saleh menerima uang sekitar Rp 800 juta rupiah. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 250 miliar. Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(mrl)