Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Di antaranya Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bekasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan toilet mewah bernilai Rp 98 miliar.

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, Selasa (26/10/2021), sejauh ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. KPK mengundang para pihak yang diduga mengetahui penganggaran dan pengadaan proyek toilet mewah untuk mengklarifikasi, namun belum pro justicia.

Alex juga membenarkan jika penyelidikan itu berawal dari adanya laporan masyarakat. KPK pun telah menerbitkan surat penyelidikan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui. Sehingga belum dilakukan upaya paksa.

Sebagai Pimpinan KPK, Alex masih menunggu hingga adanya alat bukti yang cukup kuat. Baru pihaknya dapat melakukan ekspos gelar perkara secara internal menyangkut penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan memaparkan temuan-temuan seputar dasar untuk menetapkan seorang tersangka.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengganggarkan alokasi dana Rp sebesar 98 miliar untuk pembangunan 488 toilet di sejumlah institusi pendidikan. Langkah pembangunan toilet super mewah dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan predikat Kabupaten sehat, terlebih di masa pandemi Covid-19. Rencananya, wc luks tersebut diperkenalkan saat pembukaan sekolah tatap muka di tahun ini.(mrl)