Ketegangan terjadi saat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan bergeser melakukan demo di DPRD Jember pada Rabu (1/12/2021) siang. Beberapa jam sebelumnya, mereka telah menggelar aksi dengan tuntutan yang sama di depan Pendopo Wahyawibawagraha. Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK PAK) bersama sejumlah elemen mahasiswa, mendesak agar DPRD Jember ikut memperjuangkan tuntutan mereka ke Bupati terkait pembenahan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Jember tersebut.

Ketua Komisi C yang membidangi masalah ekonomi, David Handoko Seto, bersedia menemui massa aksi. Menurutnya, seluruh anggota dewan termasuk pimpinan, sedang ada tugas di luar kantor dan tinggal ia sendiri yang bertugas di kantor. Ketua FK PAK, Dwiagus Budiyanto, kemudian meminta agar David menandatangani pernyataan sikap terkait tuntutan buruh, salah satunya mempersoalkan pemilihan direksi baru PDP Kahyangan.

Di hadapan ratusan demonstran, David menolak menandatangani karena tidak setuju dengan salah satu poin. Yakni Bupati bersama DPRD Jember dianggap buruh tidak optimal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap PDP sejak tahun 2010. Ia beralasan secara kelembagaan, tidak bisa menandatangani poin tersebut. Karena DPRD Jember selama ini sudah berupaya memperjuangkan aspirasi buruh, termasuk pengawasan PDP sebagai aset milik rakyat Jember. Massa buruh yang kecewa, kemudian marah dan masuk ke dalam gedung dewan untuk mencari perwakilan anggota DPRD Jember lain yang bersedia tanda tangan.

Dikonfirmasi usai demonstrasi, David menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan DPRD sebatas eksternal. Terkait pelantikan 3 Direksi baru PDP oleh Bupati, sebaiknya para buruh perlu memberi kesempatan. Sebab, mereka sudah tanda tangan pakta integritas, yang isinya jika tidak bekerja optimal selama setahun ke depan, maka siap untuk diganti.

Sementara Koordinator Aksi, Dwi Agus Budiyanto, mengatakan aksi yang digelar kesekian kalinya ini tidak pernah ditemui Bupati. Padahal, unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan buruh itu menuntut agar Bupati memberikan kejelasan terhadap direksi yang saat ini memimpin PDP Kahyangan. Ketiganya adalah Sofyan Sauri selaku Direktur Utama, Leny Puspitasari yang menjabat Direktur Umum dan Keuangan, serta M. Ismail Haqiqi yang menjabat Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan. Ketiganya dianggap tidak memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan karet. Para demonstran pun meminta Bupati untuk mencabut 3 orang direktur tersebut.

Selain itu, pihaknya juga menuntut pemenuhan hak para buruh. Ia mengungkapkan jika selama ini para buruh hanya menerima 70 persen upah dari ketentuan UMK 2018. Jika dibandingkan dengan UMK 2022 yang baru saja ditetapkan Gubernur Jatim, pihaknya hanya 56 persen dari jumlah yang ditetapkan. Tak hanya itu, mereka juga sering mengalami penangguhan upah.

Sementara itu dari pantauan K Radio di lokasi, hingga aksi selesai, Bupati Jember tidak dapat menemui para demonstran. Menurut Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember, Ratno Cahyadi Sembodo, Bupati sedang ada kepentingan di luar kota.(adp/rex)