Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember Tahun Anggaran (TA) 2021 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perolehan itu setingkat lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan, diketahui BPK sempat tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) pada LKPD Jember TA 2019. Peringkat terendah itu diperoleh Kabupaten Jember pada saat masa pemerintahan sebelumnya, yakni mantan Bupati Faida.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, bersyukur karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 2021 ini naik menjadi WDP dari sebelumnya Tidak Wajar (TW). Perolehan itu bisa didapatkan atas dukungan dari DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember. Ia pun menargetkan, LHP BPK untuk LKPD Jember TA 2022 bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hendy menyebut, ada beberapa hal yang membuat Jember masih belum bisa mendapatkan predikat WTP. Salah satunya karena belum terselesaikannya masalah anggaran Covid-19 Rp 107 miliar yang menggantung. Namun, pihaknya berkomitmen problem tersebut bisa terselesaikan di tahun ini sehingga pada LHP berikutnya, BPK bisa memberikan opini WTP.

Dengan predikat WTP, Hendy optimistis iklim investasi dapat tumbuh baik di Jember. Karena opini yang bagus dari BPK, menjadi tanda bahwa pemerintahan berjalan selaras, antara eksekutif dan legislatif. Maka, investor pun tidak ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Jember.

Senada dengan Hendy, Ketua DPRD Jember, M. Itqon Syauqi pun berkomitmen untuk meraih opini WTP tahun ini. Pihaknya akan mendorong semaksimal mungkin sambil menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.