Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan ke pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso pekan lalu, petugas KPK terus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Tidak hanya di Bondowoso, penggeledahan bahkan juga menyasar ke kantor sebuah kontraktor besar di Jember.
Menurut Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Azizul Hakiki, OTT terhadap pejabat kejaksaan di Bondowoso adalah hal yang sangat memalukan. Sebab, saat ini banyak jaksa yang dipercaya untuk menjabat di KPK, bahkan salah satu pimpinan KPK juga berasal dari kejaksaan, yakni Johanis Tanak.
Kejaksaan saat ini juga diperkuat dalam revisi undang-undang yang baru, antara lain dengan memiliki kewenangan penyadapan seperti yang dimiliki oleh KPK.
Karena itu, peristiwa OTT di Kejaksaan Negeri Bondowoso harus menjadi momentum bersih-bersih bagi korps Adhyaksa. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, kasus jual beli perkara tidak hanya dilakukan pejabat kejaksaan di Bondowoso, tapi juga di kota-kota lain di Indonesia.
Penguatan pengawasan internal menjadi kunci dan langkah awal untuk bersih-bersih di tubuh kejaksaan. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas menjadi penaggung jawab penuh untuk memperkuat pengawasan internal.
Sikap tegas petinggi Kejaksaan Agung untuk berani membersihkan jaksa-jaksa nakal, pada gilirannya akan berimbas pada nama baik kejaksaan.
Adanya jaksa nakal seperti yang terjadi di Bondowoso beberapa waktu lalu, bukan karena problem kesejahteraan pegawai kejaksaan. Karena gaji dan tunjangan mereka dinilai sudah cukup. Problem utamanya menurut pria yang juga anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi ini, adalah soal integritas. (adp)