Pasca pengurangan alokasi kuota pupuk subsidi bagi petani Jember hampir 50 persen di tahun 2024, petani kembali dihadapkan persoalan baru. Selain kesulitan untuk mendapatkannya, kini petani rawan terjerumus dengan peredaran pupuk palsu.

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur, Jumantoro, Senin (29/1/24) menjelaskan, selain berkurangnya kuota, pola distribusi pupuk subsidi saat ini tergolong rumit.

Petani penerima harus datang langsung karena harus difoto, selain membawa dan menunjukkan KTP asli. Bahkan jumlah pupuk yang diterima juga bervariasi, ada yang hanya lima kilo atau belasan kilo menurut luasan lahan mereka.

Jarak yang relatif jauh untuk mendapatkan pupuk subsidi di kios juga menjadi permasalahan tersendiri bagi petani.

Jumantoro menyebut, untuk alokasi pupuk dari pemerintah pembagiannya per satu hektar lahan mendapat jatah urea 115 kilogram dan NPK 70 kilogram.

Sementara untuk kebutuhan pupuk urea pada produktivitas sedang per hektar sawah membutuhkan 200 kilogram dan 300 kilogram pupuk NPK.

Untuk mencukupi kebutuhan pupuk, akhirnya banyak petani yang keliru membeli pupuk nonsubsidi abal-abal atau palsu.

Karena harganya lebih murah dengan pengemasan yang mirip-mirip dengan pupuk subsidi. Pupuk nonsubsidi sendiri saat ini harganya hampir mencapai tiga kali lipat pupuk subsidi.

Lebih jauh, karena kualitas pupuk abal-abal tidak sesuai dengan harapan, maka otomatis produktivitas petani juga turun.(thn)