Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menempati peringkat 14 secara nasional dan peringkat 7 di Jawa Timur dalam upaya pencegahan korupsi. Pemkab Jember memperoleh 79 poin dalam MCP (Monitoring Center for Prevention), dari sebelumnya 73 poin. MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemantauan capaian kinerja program pencegahan korupsi. Yakni melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, bersyukur atas capaian yang membanggakan itu. Dirinya berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan. Target tahun depan, Pemkab Jember bisa masuk peringkat 5 besar. Harapannya, tata kelola pemerintahan di Jember semakin baik serta efektif dalam memberantas korupsi. Pihaknya juga berjanji akan melaksanakan arahan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Jatim.

Sebagai informasi, aplikasi program MCP melakukan intervensi di 8 area. Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan melengkapi dokumen terkait 8 area intervensi tersebut untuk kemudian dinilai.(rex)