Sejumlah warga Desa Paseban, Kecamatan Kencong kembali menggelar aksi tolak rencana pertambangan dan kegiatan tambak di wilayahnya. Demonstrasi itu digelar pada Selasa (12/10/2021) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Warga tersebut juga didampingi puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember.

Perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Bupati Jember, Muhammad Balya Firjaun Barlaman untuk audiensi. Menurut Perwakilan warga Paseban, Gatot Priyanto, pihaknya meminta Pemkab Jember segera mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin pertambangan pasir besi yang dimiliki PT ADS serta kegiatan tambak udang wilayah tersebut.

Gatot menyebut, izin tambang pasir besi itu sudah dikeluarkan sejak era bupati MZA Djalal dan tidak dicabut pada masa pemerintahan mantan Bupati Faida. Warga juga menginginkan pengembangan wisata ketimbang tambang dan tambak, karena dianggap lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan.

Suasana dialog sempat memanas pasca Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember, Edy Budi Susilo, menegur aktivis yang dianggap tidak sopan. Hal itu dikarenakan aktivis itu berkata-kata dengan nada tinggi kepada Firjaun. Namun ketegangan itu berhasil diredam Firjaun yang mengaku bisa memahami desakan warga.

Kepada warga Paseban dan aktivis GMNI Jember, Firjaun menegaskan bahwa Pemkab Jember pada dasarnya sepakat untuk menolak tambang dan pertambakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kelestarian lingkungan. Namun, untuk mencabut izin yang sudah ada, tidak bisa dilakukan serta merta. Karena Pemkab Jember juga harus memenuhi aturan perundangan yang berlaku.

Firjaun memahami, kegiatan pertambakan telah menyebabkan petani kesulitan mendapatkan air bersih. Sebab, air tanah saat ini menjadi payau, sehingga warga harus membeli air bersih. Oleh karena itu, Pemkab Jember juga akan menertibkan kegiatan tambak agar tidak merusak lingkungan. Pemkab Jember pun mendukung keinginan warga agar pengembangan pariwisata lebih diutamakan.(adp)