Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2021 antara eksekutif dan legislatif belum juga selesai. Jika hal ini terus terjadi, akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi kembali. Ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, saat dikonfirmasi mellui telepon, Jumat, (25/12/2020).

Hermanto menjelaskan, keterlambatan pembahasan APBD Jember bukan terjadi pada tahun ini saja. Namun, sudah beberapa kali terjadi, karena tidak lancarnya komunikasi antara DPRD Jember dengan Pemkab Jember. Jika, proses pembahasan APBD 2021 belum selesai sampai 31 Desember 2020, maka implikasinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggunakan mekanisme mediasi.

Lebih lanjut Hermanto menyampaikan, bila dalam proses mediasi gagal, maka akan ada mekanisme sanksi bagi pihak yang menyebabkan kegagalan tersebut. Ia menambahkan, seharusnya persoalan APBD 2021 ini merupakan tanggung jawab dari Bupati yang menjabat saat ini untuk diselesaikan. Karena jika tidak selesai, akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya.(nga)