Pengamat Politik Universitas Jember (Unej) Dr. Muhammad Iqbal menilai upaya politisasi kebijakan negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo berpotensi merusak proses demokrasi. Hal tersebut dikatakan Iqbal, kepada K Radio Selasa (6/2/24).

Menurutnya, keadaan politik pemilu saat ini dinilai tidak berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan langsung. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada kerahasiaan dalam bilik suara nanti.

Selain itu, khawatiran juga muncul terhadap nasib masa depan demokrasi dan konstitusi. Banyak yang menilai ada upaya-upaya kepentingan dalam membangun politik dinasti dan mencederai asas jujur dan adil.

Presiden bahkan pernah menyampaikan bahwa dirinya boleh melakukan kampanye, ini menunjukkan adanya indikasi keberpihakan. Dimana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Iqbal berharap, kontestasi politik kali ini dapat mengembalikan marwah demokrasi dan konstitusi untuk menata masa depan dan mencari pemimpin yang baik di tingkat kepresidenan maupun legislatif. Dan bersama-sama membawa arah pembangunan sesuai dengan mandat kemerdekaan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi.

Iqbal menyampaikan, dirinya tidak menginginkan politik menjadi penopang pelaksanaan pemilu yang berpotensi dicederai ditambah lagi dengan sanderaan politik.

Kepada penyelenggara pemilu, ia juga berpesan agar bersikap netral untuk terus mengawal jalannya pemilu dan tegaknya konstitusi. Dengan demikian, maka membuktikan bahwa negara ini berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan.(thn)