Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) sedang menjadi perdebatan yang hangat. Dalam rangka menguatkan demokrasi di Indonesia di RUU Pemilu, fraksi Nasdem DPR RI melaksanakan FGD dengan tema “Urgensi RUU Pemilu dalam Memperkuat Demokrasi”, Kamis (4/2/2021).

FGD itu dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dan Perwakilan Perludem, Titi Anggraini.

Ilham dalam paparannya menyampaikan tekait dengan usulan sistem rekapitulasi elektronik. KPU saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap uji coba Sirekap pada pilkada 2020 lalu. Dan diharapkan bisa digunakan secara resmi pada 2024. Pihaknya juga berharap agar ada payung hukum yang kuat untuk mengatur penggunaan teknologi Sirekap dalam UU Pemilu yang baru.

Namun Ilham tidak memungkiri, saat ini masih ada tantangan berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa daerah yang belum optimal. Karena ada 44,16 persen Kab/Kota belum memiliki akses internet yang memadai.

Sementara itu, Titi menyampaikan, sistem Pemilu di Indonesia merupakan yang paling kompleks dan rumit di dunia. Karena prosedur manual dengan cakupan geografis yang sangat besar. Dengan tantangan tersebut, Pemilu di Indonesia menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaannya secara teknis. Oleh karena itu, urgensi dari RUU Pemilu harus bisa menyederhanakannya agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan.

Djayadi juga menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 lalu adalah pelajaran penting, karena banyaknya korban jiwa dan berbagai masalah penyelenggaraan lainnya. Ia berpendapat, dalam revisi RUU Pemilu, harus dimasukkan analisis terkait beban Pemilu dan kapasitas penyelenggara serta penyelenggaraan.(frs)