Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait harga bantuan sosial (bansos) Covid-19. Sebelumnya, Presiden menugaskan BPKP untuk melakukan verifikasi soal kewajaran dari harga paket sembako bansos. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Selasa (26/1/2021) dalam keterangan pers di gedung KPK Jakarta.

KPK menurut Alex, telah melakukan kajian-kajian lain terkait penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Penyidik tak hanya mendalami pengadaannya, namun juga terkait penyaluran bansos di wilayah Jabodetabek. Termasuk dugaan suap yang terjadi di dalamnya.

Alex memastikan, penyidiknya akan mendalami sejumlah informasi dari masyarakat, terkait adanya dugaan pengurangan kualitas sembako serta isi bansos yang tidak sampai Rp 300.000 per paketnya.

Lebih lanjut Alex menjelaskan, saat ini penyidik KPK masih fokus pada dugaan suap dalam proyek pengadaan bansos sembako. Sehingga belum mendalami bansos lainnya, seperti tenaga kerja dan pra kerja. Meski demikian, pihaknya telah melakukan kajian serta memberikan rekomendasi kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya terkait penyaluran bansos tenaga kerja.(mrl)