DPRD Jember mendesak Pemkab Jember berani bertindak menata pusat kota yang makin kumuh dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DRPD Jember yang membidangi masalah perekonomian dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember pada Selasa (22/3/2022).

Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono, menuding sejumlah oknum dari Satpol PP terlibat dalam praktik jual beli lahan trotoar yang digunakan PKL liar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kawasan kampus yang kian semrawut dengan keberadaan PKL liar.

Siswono pun mengusulkan RDP gabungan digelar pekan depan bersama Komisi A DPRD Jember yang membidangi masalah pemerintahan. RDP nantinya akan mengundang sejumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam penertiban PKL, seperti Satpol PP.

Sementara itu, , Kepala Disperindag Jember, Bambang Saputro yang datang dalam RDP, mengaku bahwa Pemkab Jember punya semangat yang sama untuk menata PKL. Saat ini, sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah merencanakan konsep penataan PKL di Jember yang kian marak.

Namun, Bambang belum bisa menyampaikan konsep penataan PKL karena harus dikaji lebih matang. Ia juga menerima saran komisi B terkait penataan PKL dengan memanfaatkan pasar tradisional yang ada. Sejumlah pasar tradisional sebelumnya sudah direvitalisasi pada masa pemerintahan sebelumnya yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, namun banyak yang tidak terpakai.(adp)