Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah Kabupaten Jember yang semula direncanakan pada 30 Agustus 2021, dipastikan kembali ditunda. Hal ini menyusul keluarnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 9 Agustus 2021, yang meminta seluruh daerah menunda pelaksanaan Pilkades. Selain terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertimbangan penundaan karena maraknya penyebaran virus corona varian Delta di Indonesia.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (10/8/2021), Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah beberapa kali menerbitkan surat penundaan Pilkades karena situasi pandemi. Namun ada perbedaan pada surat tertanggal 9 Agustus ini dengan surat yang dikeluarkan pada 27 Juli lalu.

Tabroni melanjutkan, pada surat tertanggal 27 Juli 2021, Tito meminta ada penundaan tes tulis sebagai salah satu tahapan Pilkades serentak. Sedangkan pada surat terbaru, Mendagri tidak menyebut tes tulis sebagai tahapan yang harus ditunda karena menimbulkan kerumunan. Namun, meminta penundaan tahapan yang berpotensi mengundang kerumunan, yakni pengundian nomor urut calon, kampanye calon Kepala Desa serta pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, ia meminta Bupati Jember tetap melaksanakan tes tulis bagi bakal calon Kepala Desa.

Diketahui, penundaan itu menjadi yang kesekian kalinya dari jadwal semula, yakni pada akhir 2020. Tidak disebutkan sampai kapan penundaan Pilkades serentak ini berlangsung. Namun dalam surat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta masing-masing Kepala Daerah dalam kurun waktu 2 bulan, untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Terdapat 4 tolok ukur keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 oleh setiap daerah. Yakni menurunnya kasus aktif, tingginya angka kesembuhan, turunnya tingkat kematian, serta turunnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).(adp)