Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Mochamad Djamil. Sebelumnya, Djamil mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka pada dirinya yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Jember. Penetapan itu terkait kasus dugaan korupsi pemotongan honor petugas pemakaman dengan protokol Covid-19 pada 2021 lalu. Amar putusan tersebut disampaikan pada Rabu (24/8/2022) oleh Hakim tunggal, Totok Yanuarto yang menyidangkan perkara ini. Ia menyatakan, seluruh proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Jember telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi putusan tersebut, Pengacara Polres Jember, Lutfian Ubaidillah, menyambut positif. Sejak awal, pihaknya menyatakan proses penetapan tersangka terhadap Djamil yang kini menjadi Staf Ahli Bupati tersebut, telah sesuai dengan prosedur. Yakni ketuntuan yang diatur dalam KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersangka tersebut telah didahului dengan pemeriksaan calon tersangka serta memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah. Setelah putusan praperadilan ini, penyidik Satreskrim Polres Jember akan kembali melanjutkan proses pengungkapan kasus dugaan korupsi pemotongan honor dengan protokol Covid-19.

Sementara itu, sebelum sidang putusan, pengacara Djamil, Purcahyono Juliatmoko, menyatakan kliennya tidak seharusnya dijadikan tersangka. Sebab, saat peristiwa terjadi, kliennya berstatus sebagai Plt. Tanggung jawab seharusnya ditimpakan kepada anak buah Djamil, yakni Penta Satria yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jember. Sebab, saat itu Penta berstatus sebagai pejabat definitif.(adp)