Rapat Dengar Pendapat (RDP) seputar permasalahan pertanian kembali digelar Komisi B DPRD Jember pada Rabu (19/1/2022).Pembahasan tentang Pupuk Bersubsidi dan Pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (e-RDKK) itu juga dihadiri oleh perwakilan Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah distributor pupuk di Jember.

Salah satu permasalahan yang mencuat dalam RDP kali ini adalah pupuk bersubsidi di Jember. Saat dikonfirmasi K Radio, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember, Imam Sudarmaji, mengatakan realisasi pupuk bersubsidi di Jember pada tahun ini memang beragam.

Seperti pupuk jenis SP-36 dan ZA menurut Imam, persentase realisasinya telah mencapai 98% dan 100%. Sementara realisasi pupuk urea 80% dari usulan e-RDKK. Sedangkan yang sangat jauh angkanya adalah jenis Pupuk Organik dan NPK, yakni hanya mencapai 30% dan 34%. Begitu juga dengan pupuk cair yang hanya terealisasi 5%. Hal itu dikarenakan petani yang menggunakan pupuk organik masih sangat jarang, sehingga kios kesulitan menyalurkannya.

Imam menyampaikan, pihaknya tetap akan mengupayakan penambahan kuota pupuk subsidi kepada pemerintah pusat. Ia juga berharap dapat bersinergi dengan pemerintah daerah terkait APBD untuk memberikan subsidi pupuk. Meskipun ia mengakui bahwa langkah tersebut sebenarnya tidak mendidik, mengingat kandungan hara di Jember sudah di bawah angka normal.

Imam melanjutkan, kandungan unsur hara rata-rata di Jember di bawah 2% dimana normalnya adalah 5%. Maka idealnya, perlu dilakukan pemulihan tanah menggunakan pupuk organik. Sementara petani ingin mempercepat proses tanam dan banyak membutuhkan pupuk urea. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi semasif mungkin melalui peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).Ia menambahkan, jika petani membutuhkan informasi kandungan unsur hara di wilayahnya, Dinas TPHP siap memfasilitasi dengan alat yang dapat menguji kesuburan tanah.(ian)