Nasib ribuan tenaga honorer yang dirumahkan pada tahun 2025 menjadi perhatian khusus bagi DPRD Jember. Atas hal ini, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari jalan keluarnya.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember tetapi instansi pemerintahan di seluruh wilayah juga mengalaminya.

Halim berharap melalui Pansus nantinya akan ada masukan-masukan alternatif terbaik. Karena hal ini menyangkut hajat hidup ribuan orang.

Di lingkup kabupaten Jember sendiri tak kurang dari 2.204 orang tenaga honorer terancam kehilangan pekerjaan. Mereka adalah yang telah bekerja kurang dari dua tahun dan belum tercatat dalam data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Bahkan dari jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah. Sebelumnya, BKPSDM mengungkapkan kebutuhan tenaga kerja pemerintah daerah Jember sekitar 26.000 orang. Sedangkan yang sudah menjadi ASN baru sekitar 13.000 orang dan separuhnya masih tenaga honorer non ASN.(thn)