Kinerja birokrat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menjadi salah satu catatan kritis yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Jember. Hal itu diketahui saat rapat paripurna DPRD Jember yang digelar pada Selasa (9/11/2021). Agendanya yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi menanggapi Nota Pengantar RAPBD 2022 yang sehari sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto.

Fraksi PKS misalnya, meminta Bupati berani bertindak tegas terhadap sejumlah Dinas yang kinerjanya dinilai masih lambat. Melalui Juru Bicaranya, Mangku Budi Heri Wibowo, fraksi PKS meminta Bupati segera menunjuk pejabat definitif hasil lelang jabatan. Sebab, Dinas yang diisi Pelaksana Tugas (Plt) selama ini terbukti tidak efektif bekerja.

Hal senada juga disampaikan oleh fraksi PKB yang menganggap masih banyak visi misi Bupati dan Wakil Bupati belum bisa diimplementasikan secara optimal. Melalui Juru Bicaranya, Mufid, fraksi PKB menagih janji para pejabat eselon 1,2,3 dan 4 untuk bekerja keras melayani rakyat. Selain itu, persoalan penanganan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) di Jember belum menjadi prioritas di RAPBD 2022. Anggaran untuk mengatasinya masih secara global dan belum dijabarkan secara rinci.

Bupati Jember, Hendy Siswanto pun mengapresiasi semua pandangan umum dari para fraksi di DPRD. Ia mengakui, saat ini Pemkab Jember tidak lagi punya alasan masa transisi terkait sejumlah kekurangan kinerja pemerintahan. Maka, ia akan meminta jajarannya untuk lebih cepat bekerja.(adp)