Kondisi hulu minyak dan gas bumi (migas) saat ini penuh dengan tantangan dan persaingan antar negara. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya penurunan secara alamiah produksi migas di blok-blok yang ada di Indonesia, seperti Cepu dan Mahakam. Pemerintah harus melakukan kebijakan yang komprehensif untuk segera mengatasinya. Mengingat, kebutuhan migas semakin tinggi, sementara produksinya semakin menurun.

Kebijakan pemerintah diharapkan mampu segera mencari jalan keluar untuk meningkatkan produksi migas. Apalagi, pada 2030 mendatang, kebutuhan atas migas semakin meningkat. Karena pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan daya beli masyarakat yang juga meningkat. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas, Rabu (3/2/2021).

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyampaikan, segala program yang akan dilakukan pada 2021 akan berhubungan erat dengan visi tahun 2030, sebesar 1 juta barel minyak per hari / Barrel of Oil Per Day (BOPD). Adapun target 2021 antara lain, lifting migas sebesar 705 ribu BOPD, pengendalian cost recovery sebesar 8,07 miliar USD, penerimaan negara sebesar 7,28 miliar USD, dan investasi hulu migas sebesar 12,4 miliar USD.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Moreno Soeprapto menanyakan kepada Kepala SKK Migas terkait asal muasal keluarnya target 1 juta BOPD tahun 2030. Serta sejumlah angka perhitungan yang mendasari.  Karena jika menu dasar berupa angka penghitungan yang mendasari perencanaan tidak matang, tentu pelaksanaannya tidak akan optimal. Apalagi investasi untuk mencapai lifting migas 1 juta BOPD tidak sedikit.(frs)