Sejumlah rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terkait proyek pengadaan wastafel di masa pandemi Covid-19, mengaku belum dibayar sampai saat ini. Mereka menyampaikan hal tersebut kepada Pansus Covid-19 DPRD Jember, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (16/2/2021).

Salah satu rekanan yang mengerjakan proyek wastafel, Yanuar mengatakan, pengerjaan proyek tersebut sudah diselesaikannya pada September 2020. Melalui CV Guara, ia kebagian mengerjakan 50 wastafel dan tandon pada 7 TK dan Paud di Jember. Nilai kontraknya mencapi Rp 209 juta. Namun, pasca pengerjaan selesai, pihaknya tak kunjung menerima pembayaran sampai sekarang.

Yanuar mengungkapkan, sebenarnya ini bukan kali pertama pihaknya menggarap proyek wastafel. Sebelumnya, ia mengerjakan proyek serupa pada Juli 2020. Tapi saat itu tidak ada kendala pembayaran dari Pemkab Jember. Berkaca dari pengalaman pertama itulah, ia sepakat untuk mengerjakan proyek wastafel kedua, meskipun tanpa adanya uang muka. Ia menambahkan, proyek tersebut tidak melalui sistim lelang, tetapi bermodalkan lobbying.

Bersama 173 rekanan lain, Yanuar berharap segera mendapatkan pembayaran dari Pemkab Jember. Karena beban bunga pinjaman di bank untuk menyelesaikan proyek tersebut terus berjalan, jika pinjaman tidak segera dilunasi lewat uang pembayaran dari Pemkab Jember.

Mendengar pengakuan beberapa rekanan proyek wastafel, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember, David Handoko Seto menilai Pemkab Jember terkesan asal-asalan dan tidak profesional. Ini terlihat dari ketiadaan proses lelang dalam menentukan rekanan dan penunjukannya hanya berdasarkan kedekatan. Selain itu, tidak terbayarkannya para rekanan proyek wastafel juga memunculkan pertanyaan. Mengingat, anggaran Covid-19 Pemkab Jember mencapai Rp 479 miliar lebih.

David turut menyayangkan sikap Satgas Covid-19 Pemkab Jember yang selama ini tidak kooperatif. Pihaknya telah berkali-kali meminta laporan penggunaan dana Covid-19 di Jember, namun belum juga mendapatkan rinciannya sampai saat ini. Ia berharap, pengakuan kejanggalan dalam pengadaan wastafel ini bisa menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum.(don)