Komisi B DPRD Jember yang membidangi masalah ekonomi, meminta Pemkab Jember untuk meredakan krisis minyak goreng di masyarakat. Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), asisten ekonomi Pemkab, Bulog dan jajaran terkait. Tujuannya untuk membahas antisipasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diagendakan pada Selasa (22/3/2022) itu menurut Siswono, juga membahas antisipasi krisis komponen sembako jelang Ramadan. Hal itu harus dilakukan, meski kebijakan utamanya ada di tangan pemerintah pusat.

Siswono melanjutkan, antisipasi yang dilakukan seperti digelarnya pasar murah untuk masyarakat ekonomi lemah. Di sisi lain, Siswono juga menyoroti sejumlah PNS yang diketahui ikut mengantre penjualan minyak goreng bersubsidi yang digelar oleh Pemkab Jember. Hal itu terjadi saat gelaran acara Jember Hadir Untuk Rakyat (JHUR) di Sumberbaru beberapa waktu yang lalu. Ia menilai perilaku itu sangat tidak etis, karena berakibat masyarakat ekonomi lemah justru tidak mendapat jatah minyak goreng murah.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyatakan pihaknya segera menggelar pasar murah untuk masyarakat kecil. Pemkab juga berupaya menjaring dari jalur Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan pasar murah. Tidak hanya minyak goreng, Pemkab Jember juga bakal mengantisipasi kemungkinan lonjakan komponen sembako lain, seperti gula jelang Ramadan.

Terkait kritikan adanya PNS yang ikut mengantre minyak goreng, Hendy menyebut pada dasarnya mereka juga membutuhkan. Minyak goreng sudah menjadi kebutuhan bersama seluruh elemen masyarakat. Namun ia memastikan, para ASN yang mengantre minyak goreng bersubsidi tersebut tidak mendapat keistimewaan, seperti kuota pembelian yang hanya satu label.(adp)