Sejumlah petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jember menggelar demo di depan gedung DPRD setempat pada Selasa (31/5/2022). Bersama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat FIB Universitas Jember, mereka menolak Peringatan Hari Anti Tembakau Sedunia yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setiap 31 Mei itu.

Menurut juru bicara APTI Jember, Sucipto, kampanye global yang menyebut bahwa rokok merugikan kesehatan adalah kebohongan. Ia juga menolak pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa rokok adalah haram. Para petani tembakau juga mengeluhkan penyaluran pupuk bersubsidi yang dinilai masih kurang dan tidak tepat sasaran. APTI bersama GMNI mengeluhkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terus dinaikkan pemerintah. Hal itu tidak diimbangi dengan transparansi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

Sucipto melanjutkan, pihaknya dan GMNI pun mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. Sebab, RUU itu penting untuk menjaga eksistensi dan melindungi masyarakat tembakau. Sehingga pengelolaan komoditas tersebut bisa lebih melindungi petani dan pekerja tembakau. Selain itu, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali menghidupkan Komisi Urusan Pertembakauan Jember (KUPJ) yang vakum beberapa tahun terakhir. Komisi tersebut dinilai bisa menjembatani aspirasi petani tembakau dengan pemerintah dan industri rokok.

Selain berorasi dan membentangkan spanduk, sebagian massa aksi juga membawa daun tembakau yang telah dikeringkan. Perwakilan demonstran kemudian diterima oleh pihak DPRD Jember yang diwakili Sekretaris Komisi B, David Handoko Seto dan Nyoman Aribowo. Setelah berdialog dan berdiskusi, Nyoman menyatakan DPRD Jember punya komitmen yang sama dalam memperjuangkan nasib petani tembakau. Hal itu ditegaskan melalui penandatanganan pakta yang berisi komitmen DPRD Jember memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan para petani tembakau.(adp)