Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang didemisionerkan, membuat Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim turut merespon.

Halim, saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (13/1/2021) menyampaikan, ia menilai Bupati Jember, Faida tidak punya itikad baik dan kebijaksanaan, serta ingin menghancurkan birokrasi Jember. Baginya, proses pengangkatan jabatan dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan mendemisionerkan sejumlah ASN merupakan bagian dari sikap yang sangat kontroversial. Terlebih lagi sampai mengundangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Jember tahun 2021.

Akibatnya, terjadi banyak dualisme jabatan di struktur birokrasi Jember. Halim menganggap fenomena ini tidak lazim. Ditambah, dirinya mendapatkan informasi adanya penolakan dari ASN mengenai jabatan yang ada saat ini. Seharusnya, semua harus berdasarkan aturan dan tidak perlu mengundangkan SOTK 2021. Mengingat saat ini pemeriksaan dari tim gabungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri belum selesai.

Jika diteruskan, maka menurut Halim, hal itu akan membuat preseden buruk bagi Pemkab Jember. Pemerintah Daerah terkesan berani melawan dan menginjak-injak pemerintah di atasnya. Selain itu, ia menyebut, adanya dualism jabatan, membuat ASN sangat resah dan membuat pelayanan publik menjadi terganggu.

Halim menambahkan, pengundangan SOTK 2021 secara kacamata DPRD Jember tidak sah dan batal demi hukum. Sebab, prosesnya sudah menyalahi aturan dan jika ASN tetap mengikuti, berarti mendukung kebijakan yang tidak sah.(nga)