Dugaan kekerasan terhadap siswa di Sekolah Rakyat Jember mendapat perhatian serius dari Komisi X DPR RI. Insiden yang melibatkan tiga siswa dan dilaporkan ke pihak berwajib tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembelajaran dan pengawasan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Anggota Komisi X DPR RI, M Nur Purnamasidi, Rabu (21/10/26), menyayangkan adanya dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan. Terlebih, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan lingkungan belajar yang aman bagi masyarakat.

Legislator Partai Golkar yang akrab disapa Bang Pur itu mengatakan, DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta penjelasan mengenai sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan mekanisme pendidikan di Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler.

Menurut Bang Pur, proses pendidikan tidak boleh diwarnai tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apa pun. Seluruh kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan nasional.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap Sekolah Rakyat perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan standar pembinaan siswa tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku.

Bang Pur juga mengingatkan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak memasukkan standar pembinaan dari institusi lain, seperti militer maupun kepolisian, yang berpotensi tidak sejalan dengan sistem pendidikan nasional. 

Menurutnya, pendekatan yang diterapkan harus tetap berorientasi pada tujuan pendidikan, bukan menggunakan metode yang membenarkan kekerasan terhadap siswa.(thn)