Bupati sebut 6 Raperda yang diajukan Pemkab Jember merupakan regulasi mendesak yang dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember, Senin malam (22/6/26).

Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan terhadap enam rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh Raperda tersebut bersifat mendesak karena diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Gus Fawait mengakui serapan belanja modal yang mencapai 68 persen masih perlu dievaluasi. Pemkab berkomitmen mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun serta meningkatkan kapasitas SDM. Sementara SiLPA sebesar Rp 648 miliar dijelaskan sebagian besar merupakan dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk program baru.

Pada Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah mengusulkan kenaikan batas omzet usaha kuliner yang dibebaskan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu dari Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta per bulan sebagai bentuk perlindungan bagi UMKM. Pemkab juga menyiapkan sistem parkir berlangganan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu, Raperda Jaringan Utilitas Terpadu disusun untuk menata kabel dan utilitas di kawasan strategis Jember. Sedangkan Raperda Cadangan Pangan bertujuan memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan melindungi petani lokal.

Sementara perubahan Perda Perumda Perkebunan Kahyangan diarahkan untuk memperkuat kemandirian perusahaan. Adapun Raperda Perumda Air Minum Tirta Pandalungan ditujukan untuk memperluas layanan air bersih hingga wilayah pelosok dan rawan kekeringan.

Gus Fawait berharap pembahasan 6 Raperda tersebut dapat dilakukan secara mendalam oleh DPRD sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.(thn)