Permasalahan terkait pelaksanaan program optimalisasi lahan (Oplah) di Kabupaten Jember kian memanas. Sejumlah petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, mengancam akan menggugat pihak pelaksana program karena dinilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Jember bersama perwakilan petani, Rabu (18/2/26). Salah satu anggota kelompok tani, Hariyanto, mengaku kecewa lantaran permintaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta mekanisme pencairan dana belum juga dipenuhi, meski sudah dua kali dilakukan pertemuan.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hak petani sebagai penerima manfaat program. Jika dalam satu hingga dua hari kedepan dokumen tersebut tidak juga diberikan, pihaknya siap mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan.

Tak hanya soal transparansi anggaran, petani juga menyoroti dugaan perangkapan jabatan yang melibatkan aparatur sipil negara sebagai pengurus kelompok tani. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan aturan dan menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jember, Suharto, membenarkan bahwa hingga kini belum ada keputusan konkret dalam rapat koordinasi. Beberapa pihak penting, termasuk perwakilan kelompok tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan, tidak hadir sehingga pembahasan belum maksimal.

Dari hasil tinjauan lapangan di wilayah Bangsalsari sebelumnya, DPRD menemukan sejumlah persoalan teknis. Sistem irigasi menuju bak penampungan air disebut tidak memperhitungkan kontur lahan, sehingga distribusi air dinilai tidak efektif. DPRD juga mengaku kesulitan memperoleh data lengkap penerima program Oplah dari instansi terkait, sehingga proses pengawasan masih terhambat.(thn)