Petani di Kabupaten Jember mengadukan pelaksanaan program optimalisasi lahan atau Oplah kepada anggota dewan, Senin (26/1/26). Mereka menilai, program tersebut tidak berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Salah satu petani Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Hariyanto, mengatakan pelaksanaan Oplah di desanya dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut merupakan sawah tadah hujan yang kerap mengalami kekurangan air.

Menurut Hariyanto, kebutuhan utama petani dalam program Oplah adalah pembangunan sumur bor untuk menjamin ketersediaan air. Namun, dalam pelaksanaannya, bantuan yang diberikan justru berupa tandon air.

Ia menilai, tandon air lebih cocok digunakan di wilayah dengan sumber air melimpah untuk menampung kelebihan air. Sementara di Desa Banjarsari, petani justru membutuhkan pengeboran karena keterbatasan sumber air.

Akibat bantuan yang dinilai tidak sesuai tersebut, Hariyanto menilai program Oplah di desanya tidak berjalan maksimal dan kurang memberi dampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian.

Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan turun langsung meninjau pelaksanaan program Oplah di lapangan.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat atau RDP kali ini, dinas terkait yang diundang tidak hadir. Untuk itu, DPRD Jember berencana mengundang kembali Dinas Pertanian guna meminta penjelasan dan memastikan program Oplah berjalan sesuai kebutuhan petani.(thn)