SK TAK KUNJUNG TERBIT, GAPOKTAN MAJU MAKMUR LOJEJER MENGADU KE DEWAN

SK TAK KUNJUNG TERBIT, GAPOKTAN MAJU MAKMUR LOJEJER MENGADU KE DEWAN

SK TAK KUNJUNG TERBIT, GAPOKTAN MAJU MAKMUR LOJEJER MENGADU KE DEWAN

Puluhan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, mengadu ke DPRD Jember, Kamis (22/10/26). Mereka meminta kepastian penerbitan surat keputusan atau SK kepengurusan kelompok tani yang hingga kini belum diterima.

Petani berharap SK tersebut segera diterbitkan agar kepengurusan memiliki kepastian hukum dan tidak menghambat kebutuhan pertanian, terutama distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah setempat.

Sekretaris Gapoktan Maju Makmur, Suem Hariyadi, mengatakan, proses pembentukan pengurus baru sebelumnya menghadapi kendala karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah desa. Padahal, menurutnya, pemilihan pengurus telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyoroti distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Sejumlah petani yang memiliki lahan dan tercatat dalam sistem justru disebut tidak memperoleh pupuk, sementara ada indikasi penerima yang tidak memiliki lahan pertanian.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengatakan, ada tiga persoalan utama yang disampaikan petani, yakni revitalisasi kepengurusan kelompok tani, ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta kepastian proses penerbitan SK.

Menurut Candra, berdasarkan penjelasan Dinas TPHP, mekanisme pergantian pengurus telah dijalankan sesuai regulasi. Namun, penerbitan SK tersebut masih harus melalui tahapan hingga penetapan oleh bupati. Karena itu, DPRD akan mengawal agar proses yang telah memenuhi ketentuan bisa ditindaklanjuti.

Selain itu, Komisi B meminta Dinas TPHP menyampaikan data anggota kelompok tani, hasil input sistem, serta kuota pupuk di dua kios yang dilaporkan petani. Data tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian penyerapan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Candra menambahkan, persoalan pupuk tidak lepas dari lemahnya koordinasi antara kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan, kios, dan distributor. Ia berharap revitalisasi kepengurusan dapat memperbaiki tata kelola administrasi kelompok tani sehingga penyaluran pupuk bersubsidi di Jember semakin tepat sasaran.(thn)

Copyright © 2024 K Radio Jember 102,9 FM Developed by Sevenlight.ID.

avatar
Kradio