Pemerintah Kabupaten Jember mulai bersikap tegas terhadap keberadaan tambak di pesisir selatan yang diduga tidak berizin. Bupati Jember, Muhammad Fawait, Kamis (28/5/26) menyebut, keberadaan tambak tersebut akan dievaluasi karena dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

Bupati mengatakan, Pemkab Jember kini berkolaborasi dengan TNI AL untuk memetakan potensi sekaligus persoalan di kawasan Jalur Lintas Selatan. Kolaborasi itu difokuskan pada pengembangan wisata, keamanan kawasan pesisir, hingga penataan aktivitas ekonomi di sepanjang pantai selatan Jember.

Menurutnya, wilayah pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata dan perikanan yang sangat besar. Kawasan Kencong hingga Puger disebut memiliki panorama pantai dan pulau-pulau kecil yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan.

Namun disisi lain, pemerintah menemukan banyak tambak di sepanjang garis pantai yang rata-rata diduga belum mengantongi izin resmi. Bupati menegaskan, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir selatan yang selama ini menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Jember.

Karena itu, Pemkab Jember akan membentuk tim gabungan bersama TNI AL dan pihak terkait untuk memperdalam persoalan tambak tidak berizin sekaligus mengevaluasi tata ruang kawasan pantai selatan. Tim tersebut nantinya akan menelusuri legalitas tambak serta memastikan aktivitas usaha di kawasan pesisir memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.(thn)