Berdasarkan data BKPSDM, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Jember yang tidak terdaftar dalam database mencapai 4.000 orang.

Kepala BKPSDM Jember, Sukowinarno Kamis (27/6/24) menjelaskan, hal tersebut karena adanya beberapa persyaratan administrasi yang tidak dapat terpenuhi pada pendataan non-ASN tahun 2022.

Adapun beberapa persyaratan administrasi yang dimaksud antara lain, memenuhi persyaratan usia minimal 20 tahun, masa kerja per 31 Desember 2021 sudah mencapai 1 tahun, serta gaji yang dianggarkan melalui APBD. Selain itu, kriteria tenaga non-ASN juga harus disesuaikan dengan surat edaran dari Kementerian PAN-RB dan BKN.

Sukowinarno melanjutkan, dari 11.680 tenaga non-ASN yang diusulkan, ada sekitar 4.000 tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut yang paling menonjol adalah tenaga honorer pada bidang driver, tenaga kebersihan, serta puluhan bidang jabatan lain yang tidak bisa diusulkan.

Sampai saat ini pihaknya belum menerima surat edaran dari pusat berkaitan dengan juklak dan juknis penerimaan CASN 2024.

Berdasarkan persyaratan yang ada sampai saat ini, tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi PPPK adalah tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN.

Hal tersebut yang menjadi dasar bagi Pemkab Jember untuk bersurat kepada pemerintah pusat agar tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN bisa mengikuti PPPK.

Pihaknya menilai, dari 4.000 orang tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam sistem tersebut, bekerja sesuai dengan realita dan bukan tenaga fiktif, bahkan ada yang memiliki masa kerja sampai 20 tahun.

Hingga saat ini Bupati Jember sudah bersurat kepada pemerintah pusat sebanyak dua kali untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yaitu pada bulan Januari dan bulan Maret tahun ini.(alf)