Dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, mobil dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember ditarik oleh KPU dan Bawaslu Provinsi.

Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, Jumat (14/2/25) menjelaskan, untuk kendaraan dinas Bawaslu ada tujuh unit mobil dinas yang ditarik. Dua diantaranya sudah ditarik dan sisanya akan ditarik 19 Februari mendatang. 

Selama ini sewa mobil dinas dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kepada pihak ketiga. Saat ini Bawaslu hanya memiliki satu mobil dinas inventaris dari Pemkab. 

Sanda mengatakan, dampak penarikan mobil dinas pasti ada. Seperti digunakan ketika menghadiri berbagai undangan. Namun hal itu akan disiasati dengan berbagai cara agar kerja-kerja anggota Bawaslu dapat dilakukan. Bawaslu juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak provinsi apakah kedepan akan ada mobil dinas atau tidak.

Hal serupa juga dialami KPU Jember. Komisioner KPU Jember, Andi Wasis mengatakan ada enam mobil dinas yang ditarik KPU Provinsi pada tanggal 13 Februari kemarin.

Seharusnya, kata Andi, sewa kendaraan itu sampai tahun 2026. Tetapi tidak diperpanjang karena ada efisiensi dari pemerintah pusat. Saat ini KPU Jember memiliki tiga mobil dinas yang dapat digunakan.(thn)