Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menandatangani kerjasama kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember, Senin (24/6/24).

Kerjasama dua lembaga ini dituangkan dalam bentuk sinergi program Jaga Desa dari Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Masuk Sekolah serta pemberdayaan Masyarakat sadar hukum.

Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Dr. Wildani Hefni berharap, kerjasama ini dapat membawa manfaat besar bagi kedua lembaga dan masyarakat luas.

UIN memiliki banyak praktisi hukum yang dapat bekerjasama dalam memberikan pendampingan bagi masyarakat untuk membantu program-program Kejari, termasuk dalam advokasi dan penyuluhan Kemahiran hukum.

Sedangkan, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, I Nyoman Sucitrawan, menjelaskan beberapa program unggulan Kejaksaan yang akan diintegrasikan dengan Fakultas Syariah, antara lain Jaga Desa dari tindak pidana korupsi, Jaksa Masuk Sekolah, dan Jaksa Masuk Perguruan Tinggi.

Pada prinsipnya, kata Nyoman, Kejaksaan melayani masyarakat mulai dari pemahaman terkait masalah hukum hingga memberikan kesempatan untuk melakukan riset.

Nyoman berharap, sinergi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam banyak hal, termasuk persoalan hukum. Kejaksaan juga menyediakan pendampingan terhadap beberapa pekerjaan, misalnya pengadaan proyek agar sesuai aturan yang ada.

Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Hepni, menyambut baik momen ini dan menekankan pentingnya pendampingan serta integrasi program Kejaksaan dengan Fakultas Syariah. Kerjasama ini memberikan pencerahan bagi Fakultas Syariah dan pemberdayaan yang signifikan antara kedua belah pihak.

Kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, termasuk pendidikan hukum, riset bersama, dan program pemberdayaan masyarakat.

Mahasiswa Fakultas Syariah akan mendapatkan kesempatan untuk magang di Kejaksaan dan terlibat dalam penelitian hukum. Serta berpartisipasi dalam program-program edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Acara penandatanganan MoU ini menandai awal dari kolaborasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana.(thn)