Menanggapi aduan masyarakat perihal perizinan klinik dan rumah sakit di Jember yang belum turun, Dinas Perumahan Rakyat sebut ada dokumen perizinan yang belum lengkap.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember, Rahman Anda, Kamis (5/9/24).

Ia menuturkan, ada sebanyak 9 data perizinan klinik yang masuk di dinasnya. Diantaranya di kecamatan Kencong, Jenggawah, Sumbersari, dan Patrang.

Rahman menjelaskan, untuk 9 klinik tersebut, untuk informasi tata ruang sudah keluar. Sedangkan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sedang masuk Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).

Menurutnya, masih diperlukan kelengkapan dokumen yakni pernyataan layak fungsi dan perhitungan konstruksi dari konsultan.

Sementara untuk izin rumah sakit, saat ini progres perizinan masih pada tahap pengurusan Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selanjutnya perlu validasi dan cek lapangan. Setelah itu, bayar SPS lanjut pengurusan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jika Pertek sudah selesai dari BPN, maka dilanjutkan maksimal 10 hari akan dibahas di Forum Penataan Ruang (FPR) yang nantinya akan menghasilkan berita acara Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Rahman menambahkan, saat ini perizinan sudah melalui sistem online baik perizinan KKPR maupun perizinan mendirikan bangunan.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada pemohon dan masyarakat untuk terus melihat progres dan segera melengkapi dokumen yang kurang lengkap.

Dengan demikian, perizinan segera diproses sesuai ketentuan. Pihaknya juga membuka ruang konsultasi terhadap semua perizinan. Dengan begitu harapannya semua masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.(thn)