Lembaran formulir persetujuan orang tua terhadap vaksinasi Covid-19 bagi anak di Jember sempat menimbulkan polemik. Pasalnya, terdapat poin yang mengesankan penyelenggara vaksin lepas tanggung jawab. Dalam surat yang beredar, terdapat 4 pernyataan yang diberikan pihak sekolah untuk ditandatangani orang tua. Pertama, orang tua memberikan persetujuan vaksinasi Covid-19 kepada anaknya yang berusia di bawah 11 tahun. Kedua, orang tua telah memahami informasi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh dokter/perawat/bidan/tenaga medis lainnya.

Selanjutnya di poin ketiga, orang tua telah memahami sepenuhnya atas risiko yang dapat ditimbulkan pasca vaksinasi Covid-19 terhadap anaknya. Kesan lepas tanggung jawab ada di poin terakhir, yang menyatakan orang tua bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dan membebaskan pihak panitia dan penyelenggara sentra vaksin atas akibat dan risiko dari vaksinasi Covid-19 yang dapat terjadi terhadap anaknya di kemudian hari.

Redaksi dalam surat itu dinilai kurang tepat dan terkesan tidak bertanggung jawab. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo. Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian dari Dinas terkait dalam penyelenggaraan vaksinasi anak, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Kasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Jember, Rita Wahyuningsih, menyampaikan pemantauan terhadap anak yang sudah divaksin tetap dilakukan pihaknya bersama sekolah. Vaksin anak dilakukan di sekolah-sekolah agar pemantauan bisa lebih mudah. Misalnya, jika terjadi KIPI beberapa hari setelah vaksinasi, guru bisa segera melaporkan hal tersebut kepada pihaknya.

Rita menambahkan, pemilihan jenis vaksin Sinovac sesuai rekomendasi pusat, juga menjadi pertimbangan agar keluhan pasca vaksin bisa diminimalisir. Selain itu, screening sebelum mendapatkan suntikan dan pemantauan setelah vaksin tetap dilakukan oleh petugas vaksinasi.(rex)