Beberapa waktu terakhir ini, sertifikat vaksin banyak dijadikan syarat bagi masyarakat untuk mengakses tempat publik. Seperti pusat perbelanjaan, tempat makan, hingga perjalanan dengan transportasi umum yang perlu menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

Sementara itu, sertifikat vaksin yang disediakan oleh Pemerintah dalam bentuk digital. Sehingga, banyak masyarakat mengambil inisiatif mencetak sertifikat vaksin berupa kartu berukuran kecil layaknya id card. Padahal, hal itu tidak lepas dari risiko kebocoran data pribadi ke pihak yang tidak bertanggungjawab.

Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Jember, Habib Salim kepada K Radio, Rabu (18/8/2021), mengungkapkan sebenarnya pencetakan kartu vaksin bukanlah suatu keharusan. Justru ketika salah memilih jasa pembuatan yang tidak bertanggung jawab, bisa menimbulkan kerugian bocornya data pribadi yang bisa diakses oleh orang lain.

Dilihat dari fenomenanya, Habib menilai masyarakat masih banyak yang hanya mengikuti tren saja. Padahal, sertifikat vaksin yang sudah tersimpan di website, hanya perlu ditunjukkan dan di scan pada saat dibutuhkan. Seperti saat masuk ke terminal, bandara, dan tempat lain yang memberlakukan persyaratan vaksin. Hal itu dirasa cukup praktis, sebab masyarakat tidak perlu membawa kartu fisik kemana-mana.

Selain itu, Habib menyampaikan, dalam fenomena yang ada saat ini, terdapat pihak yang memanfaatkan peluang untuk menyediakan jasa cetak. Maka pihaknya mengimbau masyarakat tidak mencari keuntungan pribadi dan lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang menyangkut data pribadi. Sesuai instruksi pemerintah pusat, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi tentang literasi digital, agar masyarakat bisa terhindarkan dari bahaya penipuan.(rex)