Banyaknya informasi bernada provokatif, SARA hingga hoax yang dimuat berbagai media sosial menjadi masalah tersendiri bagi praktisi media. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Ira Rachmawati pun mengingatkan jurnalis maupun pengguna media sosial lebih cerdas dan kritis terhadap informasi yang bertebaran.

Bahkan menurut Ira, pihaknya banyak menemukan karya jurnalistik yang tidak sesuai dengan kode etik. Kaidah yang semestinya adalah cover both sides, tidak provokatif, dan menghindari SARA. Para jurnalis harus berada di atas kepentingan publik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih seringkali terjadi, Ira membenarkan hal tersebut. Tidak hanya dalam bentuk menyakiti jurnalis, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Sebenarnya, terdapat aturan yang melindungi jurnalis.

Selain itu bagi Ira, yang terpenting, negara tidak menggunakan pasal UU ITE untuk membahayakan kebebasan pers dalam berpendapat. Mengingat, pada pasal 27 UU ITE tentang defamasi, dapat mengekang jurnalis, aktivis, maupun warga dalam berekspresi.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Siber Media Indonesia (AMSI) Jawa Timur, Arief Rahman. Ia mengungkapkan, banyak tantangan yang sedang dihadapi pers Indonesia. Pasca pengesahan UU Pers nomor 40 tahun 1999, kebebasan membuat produk jurnalistik hingga mendirikan perusahaan pers menjadi sangat mudah. Namun semakin banyaknya jumlah perusahaan pers, terdapat ketimpangan kualitas produk jurnalistik. Banyak pihak yang seolah-olah bisa menjadi jurnalis, namun belum memiliki kompetensi yang sesuai.

Arief menyampaikan, sejauh ini tercatat lebih dari 45.000 media siber di Indonesia yang menjadi tantangan bagi media cetak karena kecepatan informasinya yang lebih unggul. Namun kualitas jurnalistiknya justru banyak yang dipertanyakan. Padahal masa pandemi bisa dijadikan momentum untuk mendapatkan lebih banyak pembaca. Mengingat, keingintahuan publik terhadap permasalahan yang terjadi semakin meningkat.(ian)